demokrasi


Sejarah Demokrasi

Kata “demokrasi” pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai “bapak demokrasi Athena.”

Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama: pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan,[9] dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena.[10] Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara-kota tersebut. Akan tetapi, kewarganegaraan Athena tidak mencakup wanita, budak, orang asing (μέτοικοι metoikoi), non-pemilik tanah, dan pria di bawah usia 20 tahun.[butuh rujukan]

Dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, 30.000 sampai 60.000 di antaranya merupakan warga negara.[butuh rujukan] Pengecualian sebagian besar penduduk dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang kewarganegaraan pada masa itu. Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat kewarganegaraan selalu terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang.

Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat, melalui majelis, boule, dan pengadilan, mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam arti modern (bangsa Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut “hak”, penduduk Athena menikmati kebebasan tidak dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada perintah orang lain.

Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada 700 SM. Apella merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apella, penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara kisaran dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia 30 tahun boleh ikut serta. Aristoteles menyebut hal ini “kekanak-kanakan”, berbeda dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena. Tetapi Sparta memakai cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias, pembelian suara, atau kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilihan demokratis pertama.

Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi, hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat. Suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem gerrymandering, sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota Senat, berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat. However, many notable exceptions did occur.[butuh rujukan] Republik Romawi juga merupakan pemerintahan pertama di dunia Barat yang negara-bangsanya berbentuk Republik, meski demokrasinya tidak menonjol. Bangsa Romawi menciptakan konsep klasik dan karya-karya dari zaman Yunani kuno terus dilindungi. Selain itu, model pemerintahan Romawi menginspirasi para pemikir politik pada abad-abad selanjutnya, dan negara-negara demokrasi perwakilan modern cenderung meniru model Romawi, bukan Yunani, karena Romawi adalah negara yang kekuasaan agungnya dipegang rakyat dan perwakilan terpilih yang telah memilih atau mencalonkan seorang pemimpin. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang rakyatnya memilih perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan, berbeda dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap inisiatif kebijakan secara langsung.

Pengertian Demokrasi menurut para Ahli

  1. Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.
  2. Harris Soche menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.
  3. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi itu ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
  4. Kranemburg mengemukakan demokrasi sesuai dengan pengertian dasarnya yakni memerintah rakyat.
  5. Henry B. Mayo menjelaskan dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat.
  6. Koentjoro Poerbopanoto mengartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem dimana rakyat harus ikut berpartisipasi dalam suatu pemerintahan negara secara aktif.
  7. Charles Costello, menurutnya demokrasi ialah suatu sistem polotik pemerintahan dan sosial dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum juga merupakan suatu kebebasan bagi warga negara dalam melindungi hak-haknya.
  8. Samuel Huntington mengatakan bahwa demokrasi ada bila para pembuat keputusan terkuat dalam suatu sistem dipilih lewat pemilu yang jujur, adil, dan berkala serta adanya kebebasan bersaing bagi setiap calon dalam memperoleh suara.
  9. Sidney Hook, menurutnya demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana suatu keputusan pemerintah secara langsung ataupun tidak harus didasarkan pada kesepakatan umum yang diberikan rakyat secara bebas.
  10. Maurice Duverger mengartikan demokrasi sebagai cara pemerintahan dimana suatu golongan yang diperintah dan memerintah sama atau tidak terpisahkan.
  11. Prof. Mr. Muhamad Yamin mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu dasar dalam pembentukan pemerintahan dan yang ada didalamnya (masyarakat) dalam kekuasaan mengatur dan memerintah dikendalikan secara sah oleh seluruh anggota masyarakat.
  12. International Commission of Jurist. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu.
  13. Affan Ghafar memaknai demokrasi kedalam dua hal yaitu normatif dan empirik. Demokrasi normatif merupakan demokrasi yang secara umum diwujudkan oleh suatu negara. Sedangkan empirik merupakan suatu demokrasi yang perwujudannya hanya pada dunia politik.
  14. Sumarno AP dan Yeni R.Lukiswara. Mereka berpendapat bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam declaration of independent ialah of the people, for the people, and by the people.

Bagaimana Islam memandang Demokrasi

Dalam konteks pengertian yang hampir sama didalam mengeluarkan pendapat untuk mencari solusi/jalan keluar suatu permasalahan dalam urusan social, politik atau urusan sampai yang terkecil, Islam telah mempunyai cara/konsepnya sendiri yaitu seperti yang dijabarkan dibawah ini:

  1. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. QS. Al-Imran: 159.
  2. “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)
  3. “Apabila keduanya (suami istri) ingin menyapih anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan permusyawarahan antara mereka. Maka tidak ada dosa atas keduanya”. (QS. Al-Baqarah: 233)
  4. “Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan bermusyawarahlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.” (QS. At-Thalaq: 6)

 Sisi Positif Demokrasi

Terdapat delapan sisi positif demokrasi, yaitu: melindungi kebebasan individual, menjamin persamaan hak, mendidik rakyat jelata, mengembangkan karakter rakyat, memperkembangkan cinta tanah air, pencegah pergolakan, menghasilkan kemajuan, dan menciptakan ketepatgunaan yang baik.

Menurut S.N. Dubey “Demokrasi menjamin setiap keinginan seseorang di dalam komunitas, bahkan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau ketetapan pemerintah. Di dalam negara demokrasi, semua sama di depan mata hukum, dan semuanya memiliki persamaan hak didalam berpolitik. Di dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal kesejahteraan administrasi publik, dan mereka bisa berperan langsung untuk mengubah pemerintahan, bila pemerintah gagal dalam melaksanakan keinginan dan aspirasi rakyat.

”Demokrasi juga menanamkan secara mendalam pada setiap warga rasa cinta terhadap negara dan sifat sentiment patriotisme. Hal ini memberikan mereka  perasaan memikul bangsa dan mengembangkan perasaan bertanggung jawab  bahkan dalam hal keamanan, martabat, dan kemajuan bangsa.

Sisi Negatif Demokrasi

Tetapi, terdapat sisi negatif dalam demokrasi. Kelemahan yang terdapat di dalam demokrasi adalah terdapat pada landasan konsepsinya sendiri. Prinsip kedaulatan di tangan rakyat yang diwujudkan dalam suara terbanyak. Prinsip mayoritas ini amat rentang tatkala pengusaha atau sekelompok orang dapat merekayasa masyarakat melalui propaganda, money politic, tindakan persuasif hingga represif agar mendukungknya. Bahkan menurut Aristoteles bahwa “Pemerintahan yang didasakan pada pilihan orang banyak dapat mudah dipengaruhi oleh para demagog, dan akhirnya akan merosot jadi kediktatoran.”

Kebebasan berpendapat bisa saja menjurus pada ketidakpastian karena  parameter yang dipakai adalah rasio yang subyektif dan relatif. Karena itu prinsip musyawarah tidak sama persis dengan syura

Musyawarah sebagai bagian dari aktivitas demokrasi di dalamnya terlibat berbagai kelompok masyarakat yang tidak berkualitas. Dalam demokrasi keputusan diserahkan kepada suara terbanyak,  padahal kebenaran tidak diukur dengan jumlah banyaknya orang. Sedangkan syura didasarkan pada parameter yang baku, yaitu al-Qur‟an dan Hadis.

Pelaksanaannya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan spesifik dan pengetahuan dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. Persamaan, yang berarti menyamakan strata masyarakat, juga mengandung kelemahan. Realitas menunjukkan ada perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipungkiri. Bagaimana jika disamakan antara yang berpengetahuan dan tidak  berpengetahuan

Pandangan Demokrasi Islam

Umat muslim harus menyakini bahwa Kedaulatan adalah milik Allah SWT, manusia harus tunduk terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, kemudian dengan kedaulatan-Nya Allah menurunkan QS. Al-Imran : 159. Yaitu perintah bermusyawarah (Syura) dalam memutuskan sesuatu, dan ini dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bersama dengan kaum muslimin pada saat itu.

Dan ini perlu digarisbawahi bahwa bermusyawarah dengan Kaum Muslimin tidak dengan yang lain.

Seperti ketika terjadi musyawarah ketika kaum muslim terkepung di kota mekah, kemudian Nabi dan kaum muslimin bermusyawarah. Apakah berperang atau tetap bertahan, dan keputusannya adalah berperang walaupun Nabi Muhammad berpandangan tetap bertahan, walaupun akhirnya peperangan dimenangkan oleh pihak musuh.

Kedaulatan mutlak dan keesaan Tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan manusia yang terkandung dalam konsep khilafah memberikan kerangka dengan mengembangkan teori politik tertentu yang dianggap demokratis. Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam  banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus di ranah sosial dan  politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami seperti musyawarah (syura), kesepakatan (ijma‟), dan penilaian interpretative yang mandiri (ijtihad). Istilah-istilah ini sangat penting dalam perdebatan menyangkut demokrasi di kalangan masyarakat muslim. Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalifahan manusia. Masalah musyawarah ini dengan jelas juga disebutkan dalam QS. Syura [42]: 38

Isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apa pun untuk menyelesaikan urusan mereka yang di pimpinya dengan cara bermusyawarah. Di dalam QS.Ali „Imran [3]: 159 Allah SWT menyatakan tentang musyawarah ini yaitu:

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Dengan demikian tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dari seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinya. Oleh karena itu “ perwakilan rakyat “ dalam sebuah Negara tercermin dalam doktrin musyawarah (syura). Dalam bidang politik umat Islam mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa, dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani masalah Negara.

Dalam konsepsi Islam, seorang pemimpin berkewajiban menyelaraskan kebijakan pemerintahannya dengan kemaslahatan rakyat. Kesepakatan atau konsesus (ijma‟) dan musyawarah (syura) sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep konsensus (ijma‟) memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui suara mayoritas. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan maknanya, ia memberikan landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di era kontemporer. Dengan kata lain bahwa demokrasi dalam Islam bukan semata-mata suara rakyat, tetapi suara rakyat yang sesuai dengan aturan agama itulah yang diterima. Sepanjang suara rakyat (demokrasi) itu sesuai dengan agama, maka Islam dapat menerimanya. Sebaliknya jika tidak sesuai dengan aturan agama maka Islam tidak menerimanya sekalipun itu merupakan aspirasi orang banyak. Islam menginginkan demokrasi plus, yaitu demokrasi yang tetap menjunjung kebenaran agama dan aspirasi rakyat banyak.

Selain syura dan ijmak ada konsep yang sangat penting dalam proses demokrasi islam yakni ijtihad. Bagi para pemikir muslim upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan di suatu tempat atau waktu. Musyawarah, konsensus dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat  penting bagi artikulasi demokrasi islam dalam kerangka keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban setiap manusia sebagai khalifah-Nya. Meskipun masalah-masalah ini banyak diperdebatkan maknanya namun lepas dari ramainya  perbedaan maknanya di dunia islam, istilah-istilah ini memberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara islam dan demokrasi di dunia kontemporer.

Kesimpulan

Istilah demokrasi yang pertama kali dilakukan jauh sebelum kedatangan Islam, tentunya tidak dapat dijadikan dasar umat muslim sebagai pijakan, karena kedatangan Islam adalah sebagai pembaharu dari faham-faham lama, sehingga seharusnya umat muslim tidak lagi menggunakan faham-faham atau isme-isme yang telah lama usang dan digantikan dengan faham dan konsep Islam.

“… Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu …” [Al-Maa-idah: 3]

Tidak ada Demokrasi dalam Islam yang ada adalah Musyawarah, karena adanya perbedaan yang sangat prinsip dalam konsep Islam yaitu Kedaulatan Allah dan merupakan Akidah/keyakinan bagi umat Muslim, dan ini tidak terbantahkan.

Umat muslim harus mengikuti koridor yang telah di tetapkan oleh Allah SWT dalam Al Qur’an dan Hadist, saya berpikir bahwa permasalahan ini adalah bagian dari hubungan social kemasyarakatan yang hubungannya saling toleran dan sebagai bagian dari agama pembawa kedamaian, namum rumusan segala keputusan politik harus tetap berpegang pada prinsip Al Qur’an dan Hadist/Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Salah satu pandangan menyatakan demokrasi tidak ditemukan konsepnya dalam Islam sehingga ditolak dan pandangan lainnya menyatakan bahwa konsep demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena itu konsep ini diterima

Daftar Pustaka:

Modul 13

Hidayat, Komarudin dan Azyumardi Azra. 2008. Pendidikan Kewargaan  Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani Jakarta: Kencana Prenada Group

https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

https://id.scribd.com/doc/190036587/Makalah-Demokrasi-Dalam-Islam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s